Tobelo – Di Bulan Ramadhan ini tentunya kebutuhan masyrakat pasti akan bertambah dan jauh melambung dihari-hari biasanya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) lewat Bagian Perekonomian dan Kesra Setda Halut kemarin mengatakan akan menjamin harga sembako tetap aman.
“Kebutuhan sembako di bulan Ramadhan ini sampai hari raya nanti kami jamin aman-aman saja”, demikian dikatakan Kabag Perekonomian Halut, Arsad Abd. Rasyid, S.Ag kepada media ini diruang kerjanya pecan kemarin.
Pihak Dolog Tobelo misalnya ketika dihubungi, kata Arsad, dapat menyediakan kebutuhan beras di masyarakat. “Ketika kami konfirmasi langsung ke Kepala Dolog Tobelo, Ia mengatakan untuk kebutuhan beras untuk bulan ramadhan ini, cukup”, kata Arsad.
sementara itu, Arsad juga mengatakan jika kebutuhan masyarakat di ini meningkat tentunya akan dilakukan operasi pasar untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. “Kita akan buat operasi jika memang kebutuhan masyarakat meningkat”, ujar dia.
Dikatakannya, saat ini untuk kebutuhan minyak tanah (mitan) misalnya, pihak Pemkab telah menyurat ke Pertamina Tobelo dan di sampaikan ke Pertamina Ambon untuk menambah kuota mitan di Halut menjadi 100 KL.
“Di bulan ramadhan ini kita telah menyurat ke Pertamina untuk penambahan kuota mitan. Kita mintakan 100 KL untuk bulan ramadhan ini”, terangnya.***
Rabu, 17 Agustus 2011
Bentak Saat Meliput, Sejumlah Wartawan Minta di Proses
Tobelo - Pembentakan oleh salah satu oknum Anggota Mapolres Halut kepada Wartawan saat melakukan peliputan diminta diproses. Itu terjadi ketika beberapa wartawan yang melakukan peliputan saat terjadi insiden penyerangan yang dilakukan Anggota Mapolres Halut ke kantor Satpol-PP Halut, Minggu dinihari kemarin.
“Kita akan sampaikan ke Ketua IPJI (Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia) Halut untuk segera memproses ini”, demikian dikatakan, WN, salah satu wartawan media Nasional yang bertugas di biro Kabupaten Halmahera Utara itu.
Dia berharap agar oknum Polisi tersebut segera diproses. Karena jika tidak dilakukan maka setiap orang hanya akan meremehkan tugas wartawan.
Padahal, lanjut dia, tugas wartawan semuanya tertuang sesuai Undang-Undang (UU) pokok tentang Pers yang tentunya perlu diketahui .
“Dalam kondisi dan ditempat dimana saja kita berada mestinya jangan dihalangi. Kan kita hanya menjalankan tugas kewartawanan”, keluhnya.
Mendengar hal tersebut, kemarin, sejumlah wartawan yang bertugas di Halut merencanakan melaporkan kejadian ini ke IPJI dan berharap kejadian tersebut segera diproses agar setiap pihak bisa mengerti apa tugas wartawan sebenarnya dan tidak terulang lagi. “Itu perlu di proses”, ujar salah satu wartawan, Buser Kriminal.***
“Kita akan sampaikan ke Ketua IPJI (Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia) Halut untuk segera memproses ini”, demikian dikatakan, WN, salah satu wartawan media Nasional yang bertugas di biro Kabupaten Halmahera Utara itu.
Dia berharap agar oknum Polisi tersebut segera diproses. Karena jika tidak dilakukan maka setiap orang hanya akan meremehkan tugas wartawan.
Padahal, lanjut dia, tugas wartawan semuanya tertuang sesuai Undang-Undang (UU) pokok tentang Pers yang tentunya perlu diketahui .
“Dalam kondisi dan ditempat dimana saja kita berada mestinya jangan dihalangi. Kan kita hanya menjalankan tugas kewartawanan”, keluhnya.
Mendengar hal tersebut, kemarin, sejumlah wartawan yang bertugas di Halut merencanakan melaporkan kejadian ini ke IPJI dan berharap kejadian tersebut segera diproses agar setiap pihak bisa mengerti apa tugas wartawan sebenarnya dan tidak terulang lagi. “Itu perlu di proses”, ujar salah satu wartawan, Buser Kriminal.***
Kao Barat Perlu Penanganan Serius
Tobelo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara dimintakan untuk lebih jelih melihat kondisi Kao Barat. Pasalnya, badan jalan yang menghubungkan Kao Start dan Desa Kusuri kecamatan Tobelo sangat memprihatinkan.
“Jalan di Kao Barat butuh perhatian dari Pemkab Halut”, demikian dikatakan Bobi salah satu warga desa Tolabit kepada media ini.
Apalagi, lanjut dia, Kao Barat mempunyai potensi yang cukup besar. Baik itu potensi kelapa maupun komoditi lainnya. “Kao Barat, salah satu central penghasilannya Sayur dan Buah-Buahan di Halut ini”, Ujar dia.
Untuk itu, Ia berharap, kedepan jika pemkab Halut bisa sesegera memfasilitasi untuk pembuatan jalan dan jembatan. Menurutnya, dari sejumlah masyarakat di Kao Barat sangat membutuhkan infrastruktur jalan dibandingkan dengan program-program lain yang diturunkan Pemkab.
“Kami mintakan kalau bisa badan jalan di desa segera direncanakan pihak pemkab. Itu yang paling kita butuhkan untuk meningkatkan perekonomian di Kao Barat”, harap dia.***
“Jalan di Kao Barat butuh perhatian dari Pemkab Halut”, demikian dikatakan Bobi salah satu warga desa Tolabit kepada media ini.
Apalagi, lanjut dia, Kao Barat mempunyai potensi yang cukup besar. Baik itu potensi kelapa maupun komoditi lainnya. “Kao Barat, salah satu central penghasilannya Sayur dan Buah-Buahan di Halut ini”, Ujar dia.
Untuk itu, Ia berharap, kedepan jika pemkab Halut bisa sesegera memfasilitasi untuk pembuatan jalan dan jembatan. Menurutnya, dari sejumlah masyarakat di Kao Barat sangat membutuhkan infrastruktur jalan dibandingkan dengan program-program lain yang diturunkan Pemkab.
“Kami mintakan kalau bisa badan jalan di desa segera direncanakan pihak pemkab. Itu yang paling kita butuhkan untuk meningkatkan perekonomian di Kao Barat”, harap dia.***
Halut Perlu Tambahan Kuota Mitan Bersubsidi
Tobelo – Kebutuhan minyak tanah (mitan) di Kabupaten Halmahera Utara masih saja belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu dikarenakan masih saja ada keluhan terkait mitan bersubsidi yang diberikan ke masing-masing keluarga masih jauh dari kebutuhannya. “Meski so dapa mitan tapi itu masih saja kurang”, demikian dikatakan, Rian, salah satu warga desa Daeo kecamatan Tobelo.
Rian mengatakan, dirinya ketika membeli mitan ke pangkalan yang ada di desa MKCM, 5 liter tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Terpaksa walaupun mitan yang dijual di tempat lain seharga 8.000/ltr harus dibelinya. “di pangkalan mitan subsidi kita hanya dapat 5 liter. Itu tara cukup. Terpaksa biar mitan yang di jual di tampa lain dia pe harga 8 ribu tetap tong beli. Deng tong minta bila perlu pemkab minta tambahan kuota mitan”, ujar dia.
Pantauan Monitor, rata-rata kebutuhan masyarakat terkait mitan ini masih saja belum bias terpenuhi secara merata. Di desa-desa yang berada di pesisir misalnya pangkalan yang berada disana meski telah ada tetapi masih saja belum bias menjawab kebutuhan mereka. Meski banyak masyarakat yang menggunakan kayu tetapi mitan tetap saja diperlukan untuk kebutuhan lainnya.
Sementara itu, Kadepot Pertamin Tobelo E.S. Luntungan belum lama ini mengatakan kuota mitan bersubsidi sampai sekarang belum ada penambahan. Sehingga untuk menjawab kebutuhan masyarakat kita masih menggunakan dengan cara pengurangan dari setiap pangkalan yang kelebihan mitan. “kita belum ada penambahan kuota mitan jasi sementara kita mengambil dari pangkalan yang kelebihan mitan”, katanya.***
Hernever : Perda Perlu Disosialisasikan
Tobelo – Peraturan Daerah (Perda) rupanya masih banyak yang belum dimengerti sesuai ketentuan yang mengatur didalamnya. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) kabupaten Halmahera Utara (Halut) merencanakan akan mensosialisasikan Peraturan daerah (Perda). Itu disebabkan banyak setiap komponen masyarakat belum mengetahui apa Perda tentang tugas instansi masing-masing. Itu dikatakan Kepala Satpol – PP Halut diruang kerjanya (10/08) kemarin.
Sosialisasi ini rencananya akan dilakukan bersama-sama dengan Bagian Hukum Setda Halut terkait tentang peraturan daerah dengan melibatkan semua unsure masyarakat. “Kita akan melakukan sosialisasi perda didampingi Bagian Hukum dengan melibatkan unsur-unsur terkait”, ujar Hernever.
Sebenarnya, kata Hernever, setiap instansi yang ada di Halut mesti mensosialisasikan peraturan dari setiap instansi agar setiap komponen masyarakat bisa mengetahuinya. “Mesti peraturan setiap instansi perlu disosialisasikan agar perlu diketahui komponen”, harapnya.***
Sosialisasi ini rencananya akan dilakukan bersama-sama dengan Bagian Hukum Setda Halut terkait tentang peraturan daerah dengan melibatkan semua unsure masyarakat. “Kita akan melakukan sosialisasi perda didampingi Bagian Hukum dengan melibatkan unsur-unsur terkait”, ujar Hernever.
Sebenarnya, kata Hernever, setiap instansi yang ada di Halut mesti mensosialisasikan peraturan dari setiap instansi agar setiap komponen masyarakat bisa mengetahuinya. “Mesti peraturan setiap instansi perlu disosialisasikan agar perlu diketahui komponen”, harapnya.***
Propam Sudah Terima Bukti-Bukti
Tobelo – Propam utusan Polda Malut kemarin (10/08) telah diturun ke lapangan untuk meneluri kronologis kejadian yang terjadi antara Polres Halut dan Satpol-PP Halut. Di kantor Satpol-PP Halut misalnya, Propam Bidang Profesi yang dipimpin oleh AKP. S. Somar menilai ada indikasi pelanggaran. Apalagi dilibatkan sejumlah Anggota Polsek dan Polres yang yang melakukan penyerangan dipersenjatai lengkap.
AKP. S. Somar ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan dirinya tidak memberikan komentar . “Saya tidak bisa beri komentar. Nanti hubungi Kabag Humas Polda Halut”, ujar Somar.
Dalam penelusuran tersebut, Propam Polda Malut, kata Kasatpol-PP Halut, akan memproses sesuai bukti-bukti yang telah dirampungkan. Baik bukti 1 buah kursi serta luka ringan akibat dipukul dengan memakai senjata kepada salah satu anggota Satpol-PP. “Bukti-bukti telah diambil Propam”, ujar Hernever.***
AKP. S. Somar ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan dirinya tidak memberikan komentar . “Saya tidak bisa beri komentar. Nanti hubungi Kabag Humas Polda Halut”, ujar Somar.
Dalam penelusuran tersebut, Propam Polda Malut, kata Kasatpol-PP Halut, akan memproses sesuai bukti-bukti yang telah dirampungkan. Baik bukti 1 buah kursi serta luka ringan akibat dipukul dengan memakai senjata kepada salah satu anggota Satpol-PP. “Bukti-bukti telah diambil Propam”, ujar Hernever.***
PLN Tobelo Datangkan 3 Unit Mesin Baru
Tobelo – Krisis listrik yang melanda Tobelo dan sekitarnya rupanya bakal usai sudah. Pasalnya, 3 unit mesin telah siap dioperasikan. “Mesin sewa sementara ini so ada di PLTU”, kata Manager PLN TObelo, Karim Senen, pecan kemarin.
Dikatakan Karim selama ini ketersediaan daya yang dimiliki pihak PLN belum bisa menjamin krisis listrik dapat berakhir. Namun setelah dihadirkan 3 unit mesin tersebut, harap dia, masalah krisis listrik dapat teratasi. “Daya yang tersedia beberapa waktu lalu sebelum 3 unit mesin itu tiba masing belum bias menjamin. Sehingga jika terjadi gannguan jaringan PLN sendiri mengalami kesulitan untuk menjawab kebutuhan masyarakat”, ucap Karim.
3 unit mesin yang ada mempunyai daya 3 MW yang justru telah melebihi daya kebutuhan masyarakat. “Daya yang telah ada ditambah dengan daya 3 unit mesin itu telah melebihi, sehingga masyarakat tidak perlu khuatir lagi”, tutur mantan kepala PLN cabang Bacan ini.
Kelebihan daya tersebut tentunya membuka akses bagi para pelanggan baru yang ingin melakukan pemasangan. Tetapi, terang dia, pemasangan perlu diperhatikan baik daya maupun hal-hal teknis lainnya.***
Dikatakan Karim selama ini ketersediaan daya yang dimiliki pihak PLN belum bisa menjamin krisis listrik dapat berakhir. Namun setelah dihadirkan 3 unit mesin tersebut, harap dia, masalah krisis listrik dapat teratasi. “Daya yang tersedia beberapa waktu lalu sebelum 3 unit mesin itu tiba masing belum bias menjamin. Sehingga jika terjadi gannguan jaringan PLN sendiri mengalami kesulitan untuk menjawab kebutuhan masyarakat”, ucap Karim.
3 unit mesin yang ada mempunyai daya 3 MW yang justru telah melebihi daya kebutuhan masyarakat. “Daya yang telah ada ditambah dengan daya 3 unit mesin itu telah melebihi, sehingga masyarakat tidak perlu khuatir lagi”, tutur mantan kepala PLN cabang Bacan ini.
Kelebihan daya tersebut tentunya membuka akses bagi para pelanggan baru yang ingin melakukan pemasangan. Tetapi, terang dia, pemasangan perlu diperhatikan baik daya maupun hal-hal teknis lainnya.***
14 Kapal Tidak Melapor ke Pemkab
Tobelo – 16 kapal ikan yang beroperasi di perairan Halmahera Utara (Halut), 14 diantaranya tidak melaporkan kehadirannya ke Dinas Perikanan dan Kelautan Halut. Itu dibenarkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Halut lewat Kabid Pengawasan Ansarudin, SPI diruang kerjanya belum lama ini.
Sebenarnya, kata Ansarudin, setiap kapal yang beroperasi di perairan di wilayah Indonesia wajib melaporkan keberadaannya ke pemkab setempat meski telah diberikan ijin pengkapan ikan dari pemprov di wilayah operasinya. Itu sesuai dengan keputusan menteri (Kepmen) 30 tahun 2004 yang telah diatur menyangkut pengendalian nelayan agar tidak terjadi konflik antara nelayan. “Beberapa kapal yakni kapal Grup Mega dan Grup Mikey dari bulan Februari lalu belum melaporkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan”, terang Ansarudin.
Kapal-kapal yang beroperasi diperairan Halmahera Utara yang belum memiliki ijin penangkapan dan penampungan ikan maka akan dihentikan. Sementara itu, mengenai keluhan masyarakat terkait romping-ronpong yang terposang di perairan Halmahera utara yang merupakan wilayah penangkapan nelayan kecil akan segera diatasi. “Kita telah melakukan pertemuan bulan Bulan Juli lalu dan telah disepakati kalau kapal yang tidak memiliki ijin pangkalan dan ijin penagkapan diperairan Halut mesti diatasi karena dapat menyengsarakan nelayan-nelayan kecil”, ucap dia. ***
Sebenarnya, kata Ansarudin, setiap kapal yang beroperasi di perairan di wilayah Indonesia wajib melaporkan keberadaannya ke pemkab setempat meski telah diberikan ijin pengkapan ikan dari pemprov di wilayah operasinya. Itu sesuai dengan keputusan menteri (Kepmen) 30 tahun 2004 yang telah diatur menyangkut pengendalian nelayan agar tidak terjadi konflik antara nelayan. “Beberapa kapal yakni kapal Grup Mega dan Grup Mikey dari bulan Februari lalu belum melaporkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan”, terang Ansarudin.
Kapal-kapal yang beroperasi diperairan Halmahera Utara yang belum memiliki ijin penangkapan dan penampungan ikan maka akan dihentikan. Sementara itu, mengenai keluhan masyarakat terkait romping-ronpong yang terposang di perairan Halmahera utara yang merupakan wilayah penangkapan nelayan kecil akan segera diatasi. “Kita telah melakukan pertemuan bulan Bulan Juli lalu dan telah disepakati kalau kapal yang tidak memiliki ijin pangkalan dan ijin penagkapan diperairan Halut mesti diatasi karena dapat menyengsarakan nelayan-nelayan kecil”, ucap dia. ***
Kapolres Halut : Saya Baru Mengetahui Masalah Sabtu Kemarin
Tobelo, Monitor – Insiden penyerobotan Anggota Mapolres Halut ke Kantor Satuan Polisi Pamong-Praja (Satpol- PP) Halmahera Utara Sabtu malam (07/08) kemarin ternyata baru diketahui Kapolres Halut. “Saya baru tahu tadi malam”, ujar Kapolres Halut, AKBP. Adhi Satya P. S.IK. saat bincang-bincang kemarin.
Adhi membenarkan bahwa setelah laporan yang diperolehnya terkait penyerobotan oleh beberapa Anggota yang menggunakan atribut lengkap, dijanjikannya akan diproses.“Saya akan tiindaki masalah ini. Pasalnya kemarin tidak ada laporan”, kata Adhi.***
Adhi membenarkan bahwa setelah laporan yang diperolehnya terkait penyerobotan oleh beberapa Anggota yang menggunakan atribut lengkap, dijanjikannya akan diproses.“Saya akan tiindaki masalah ini. Pasalnya kemarin tidak ada laporan”, kata Adhi.***
2012, Sumbang Mesin Olah Kelapa
Tobelo, Monitor – Setelah melakukan kunjungan ke Kabupaten Morotai, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmi Faishal Zaini, juga mengunjungi Kabupaten Halmahera Utara. Penyambutannya langsung dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara beserta unsure muspida lainnya di Pelabuhan Tobelo yang diiringi dengan pengalungan bunga dan tarian cakalele, Selasa (10/08) kemarin. Kunjungan Menteri PDT tersebut didampingi wagub Malut, KH. Abdul Gani Kasuba
Dalam kunjungan ke SD Naskat Bintang Timur, Helmi berharap, pendidikan dan kesehatan maupun hal-hal lain yang berakitan dengan itu perlu dikembangkan lagi. “Pendidikan dan kesehatan setelah lihat di Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara masih kurang sehingga ini menjadi prioritas dari Kementrian PDT”, kata menteri berumur 38 tahun itu.
Terkait bantuan pendidikan dan kesehatan nantinya Helmi mengetakan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kabupaten. “Bantuan untuk pendidikan dan kesehatan serta lainnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Saya lihat dengan potensi yang ada, potensi halut cuku besar sehingga perlu diperhatikan itu”, kata Helmi.
Helmi juga berharap agar keterlibatan semakin marak lagi dari setiap pihak baik pihak swasta untuk bisa mensukseskan program pemerintah ini. “Saya harap keterlibatan pihak swasta semakin marak lagi”, pintanya.
Kepada sejumlah wartawan Bupati Halut, Ir. Hein Namotemo, MSP mengatakan berterima kasih dengan bantuan baik pendidikan dan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat lewat kementrian PDT selama empat tahun terakhir ini. “Kita bersyukur dengan dorongan dari Kementrian PDT baik pendidikan dan kesehatan”, ucap Hein.
Sementara itu, Helmi ketika memberikan sambutan di Desa Kali Pitu, Tobelo Tengah mengatakan Helmi berharap Halut kedepan Halut kedepan mudah-mudahan dapat menjadi daerah unggulan. Sebab, halut sendiri memiliki potensi yang sungguh luar biasa. Halut , kata Helmi memilki komoditi andalan yakni kelapa yang perlu di kembangkan. Di tahun depan akan disumbangkan mesin pengola kelapa. “Komoditi di Halut seperti kelapa misalnya perlu dikembangkan. Tahun depan kita akan membantu mesin pengolah kelapa”, kata Helmi. Setelah membawakan sambutannya, Menteri PDT kemudian memberikan bantuan satu unit mobil kemudian meresmikan sumber air bersih di desa Kali Pitu itu.***
Dalam kunjungan ke SD Naskat Bintang Timur, Helmi berharap, pendidikan dan kesehatan maupun hal-hal lain yang berakitan dengan itu perlu dikembangkan lagi. “Pendidikan dan kesehatan setelah lihat di Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara masih kurang sehingga ini menjadi prioritas dari Kementrian PDT”, kata menteri berumur 38 tahun itu.
Terkait bantuan pendidikan dan kesehatan nantinya Helmi mengetakan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kabupaten. “Bantuan untuk pendidikan dan kesehatan serta lainnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Saya lihat dengan potensi yang ada, potensi halut cuku besar sehingga perlu diperhatikan itu”, kata Helmi.
Helmi juga berharap agar keterlibatan semakin marak lagi dari setiap pihak baik pihak swasta untuk bisa mensukseskan program pemerintah ini. “Saya harap keterlibatan pihak swasta semakin marak lagi”, pintanya.
Kepada sejumlah wartawan Bupati Halut, Ir. Hein Namotemo, MSP mengatakan berterima kasih dengan bantuan baik pendidikan dan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat lewat kementrian PDT selama empat tahun terakhir ini. “Kita bersyukur dengan dorongan dari Kementrian PDT baik pendidikan dan kesehatan”, ucap Hein.
Sementara itu, Helmi ketika memberikan sambutan di Desa Kali Pitu, Tobelo Tengah mengatakan Helmi berharap Halut kedepan Halut kedepan mudah-mudahan dapat menjadi daerah unggulan. Sebab, halut sendiri memiliki potensi yang sungguh luar biasa. Halut , kata Helmi memilki komoditi andalan yakni kelapa yang perlu di kembangkan. Di tahun depan akan disumbangkan mesin pengola kelapa. “Komoditi di Halut seperti kelapa misalnya perlu dikembangkan. Tahun depan kita akan membantu mesin pengolah kelapa”, kata Helmi. Setelah membawakan sambutannya, Menteri PDT kemudian memberikan bantuan satu unit mobil kemudian meresmikan sumber air bersih di desa Kali Pitu itu.***
Polres “Serang” Kantor Bupati Halut?
Tobelo, Monitor – Satu lagi tindakan tidak terpuji mencoreng citra kepolisian. Kejadiannya sendiri terjadi sabtu (07/08) kemarin, beberapa anggota Mapolres Halut menyerang ke Kantor Bupati. Padahal semuanya hanya miss komunikasi, tetapi beberapa pihak polres sendiri mengatakan itu hanya sikap spontanitas akibat atasannya dibentak oleh anggota Satpol-PP Pemkab Halut.
Kejadian yang terjadi malam minggu lalu itu, membuat Bagian Informasi dan Komunikasi setda Halut, Danno Ch. Entje, SH, MH angkat bicara. Ia mengatakan kejadian tidak terpuji yang dilakukan anggota Mapolres Halut tidak perlu terjadi. “Pemda merasa kecewa dengan pihak Polres Halut”, demikian dikatakan Danno dalam jumpa pers kemarin (09/08)dengan sejumlah wartawan di kantor Bupati Halut.
Sebenarnya, lanjut Danno, masalah miss komunikasi yang terjadi antara pihak Polres dan Pemkab Halut bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada kekerasan dengan melakukan penyerangan ke kantor Bupati Halut dalam hal ini ke kantor Satpol-PP Halut. “Sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik tetapi malah diperbesarkan. Polres melakukan penyerangan, sebenarnya ada apa sih???”, ujar Danno.
Untuk itu, tambah dia, persoalan yang terjadi itu hendaknya diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan itu nantinya kita mintakan ke Kapolres Halut. “Kami akan mintakan Kapolres Halut untuk memprosaes ini”, pintanya.
Lewat indiden yang terjadi itu, ucap Danno, pihak Pemda Halut akan memintakan pertanggungjawaban pihak Polres terkait perusakan serta pemukulan dengan senjata laras panjang terhadap salah satu anggota Satpol-PP. “Sampai sekarang kita belum berkoordinasi dengan pihak Polres. Karena kami masih menunggu laporan dari Satpol-PP. Dan seteleh kami menerima laporan itu maka akan diproses. Dan kami memintakan Kapolres untuk memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan penyerangan itu”, katanya.
Kasie Trantib Satpol – PP Halut Julianus Tobelo juga mengatakan, sebenarnya masalah tersebut tidak serumit itu jika penyelesaiannya dilakukan dengan iklas. “Sebenarnya kita adalah mitra dengan pihak polres. Dan jika memang ada miss komunikasi maka perlu dibicarakan dengan baik-baik”, harap Julianus.
Sementara itu, Selaku Tokoh Masyarakat, Yudihard Noija, S.Si mengatakan dalam bulan Ramadhan ini hendaklah kita saling menjaga pikiran, hati dan perbuatan. “Dalam bulan Ramadhan ini mestinya kita menjaga hati dengan jangan hanya miss komunikasi antara pemkab Halut dan Mapolres Halut saling serang”, ucap mantan Ketua KNPI Halut ini.***
Kejadian yang terjadi malam minggu lalu itu, membuat Bagian Informasi dan Komunikasi setda Halut, Danno Ch. Entje, SH, MH angkat bicara. Ia mengatakan kejadian tidak terpuji yang dilakukan anggota Mapolres Halut tidak perlu terjadi. “Pemda merasa kecewa dengan pihak Polres Halut”, demikian dikatakan Danno dalam jumpa pers kemarin (09/08)dengan sejumlah wartawan di kantor Bupati Halut.
Sebenarnya, lanjut Danno, masalah miss komunikasi yang terjadi antara pihak Polres dan Pemkab Halut bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada kekerasan dengan melakukan penyerangan ke kantor Bupati Halut dalam hal ini ke kantor Satpol-PP Halut. “Sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik tetapi malah diperbesarkan. Polres melakukan penyerangan, sebenarnya ada apa sih???”, ujar Danno.
Untuk itu, tambah dia, persoalan yang terjadi itu hendaknya diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan itu nantinya kita mintakan ke Kapolres Halut. “Kami akan mintakan Kapolres Halut untuk memprosaes ini”, pintanya.
Lewat indiden yang terjadi itu, ucap Danno, pihak Pemda Halut akan memintakan pertanggungjawaban pihak Polres terkait perusakan serta pemukulan dengan senjata laras panjang terhadap salah satu anggota Satpol-PP. “Sampai sekarang kita belum berkoordinasi dengan pihak Polres. Karena kami masih menunggu laporan dari Satpol-PP. Dan seteleh kami menerima laporan itu maka akan diproses. Dan kami memintakan Kapolres untuk memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan penyerangan itu”, katanya.
Kasie Trantib Satpol – PP Halut Julianus Tobelo juga mengatakan, sebenarnya masalah tersebut tidak serumit itu jika penyelesaiannya dilakukan dengan iklas. “Sebenarnya kita adalah mitra dengan pihak polres. Dan jika memang ada miss komunikasi maka perlu dibicarakan dengan baik-baik”, harap Julianus.
Sementara itu, Selaku Tokoh Masyarakat, Yudihard Noija, S.Si mengatakan dalam bulan Ramadhan ini hendaklah kita saling menjaga pikiran, hati dan perbuatan. “Dalam bulan Ramadhan ini mestinya kita menjaga hati dengan jangan hanya miss komunikasi antara pemkab Halut dan Mapolres Halut saling serang”, ucap mantan Ketua KNPI Halut ini.***
Selasa, 02 Agustus 2011
Danno : LPSE Dimonitoring Pempus
Tobelo - Kehadiran LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)di Kabupaten Halmahera Utara Sudah lebih mudah bagi pihak Perusahan (kontraktor maupun rekanan). Dikarenakan ketika pihak perusahan mengikuti proses lewat sistem ini dimonitoring langsung oleh Pemerintah Pusat (Pempus).
"Pelelangan barang dan jasa yang masuk ke sistem dimonitoring langsung dari pusat, siapa atau perusahan mana yang menang tender", demikian dikatakan Kabag Inkom Setda Halut Danno Ch.G. Entje diruang kerjanya belum lama lalu.
Dengan adanya LPSE ini, harapnya, pihak perusahan tidak perlu ragu karena prosesnya lebih transparan dan terakuntabilitasi. "Mudah-mudahan kedepan perusahan yang mengikuti sistem ini lebih banyak lagi. karena setiap pelelangan barang dan jasa dilakukan lewat sistem. Semuanya dilakukan lewat sistem sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010", kata Danno. (Fr)
"Pelelangan barang dan jasa yang masuk ke sistem dimonitoring langsung dari pusat, siapa atau perusahan mana yang menang tender", demikian dikatakan Kabag Inkom Setda Halut Danno Ch.G. Entje diruang kerjanya belum lama lalu.
Dengan adanya LPSE ini, harapnya, pihak perusahan tidak perlu ragu karena prosesnya lebih transparan dan terakuntabilitasi. "Mudah-mudahan kedepan perusahan yang mengikuti sistem ini lebih banyak lagi. karena setiap pelelangan barang dan jasa dilakukan lewat sistem. Semuanya dilakukan lewat sistem sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010", kata Danno. (Fr)
Tingkatkan Kapasitas Pendidikan Diknas Halut Hadirkan Tim Yohanes Surya
Tobelo - Selain peningkatan infrastruktur perlu dilakukan, namun semuanya tidak terlepas juga denga peningkatan mutu pendidikan untuk bagaimana mencari pendidikan yang lebih berkualitas. itupun menjadi salah satu prioritas Diknas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halamhera Utara (Halut).
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Halut, Drs. Petson Kutani kepada media ini mengatakan mutu pendidikan itu perlu ditingkatkan selain peningkatan fisik jika ingin memperoleh pendidikan yang berkualitas. "Jangan hanya infrastruktur saja yang dilihat tetapi mutu pendidikan itu", kata Pietson.
Dana P2DTK yang diberikan pemerintah pusat (pempus) baik secara baik penunjang fisik maupun non-fisik (peningkatan kapasitas guru). lewat dana P2DTK ini, katanya, perlu dilakukan dengan tujuan peningkatan kapasitas baik guru SD dan SMP yang berijazah DII dan DIII yang dilakukan oleh tim Yohanes Surya.
Selama ini menurutnya mutu guru belum terlalu baik sehingga dengan adanya program ini mudah-mudahan dapat memberikan dampak mutu dari pendidikan itu lebih baik lagi. "Mudah-mudahan mutu pendidikan kedepan bisa lebih baik lagi", harapnya.
peningkatan kapasitas guru ini sendiri dilakukan untuk guru SD dan SMP yang nantinya ketika kembali ke sekolah masing-masing bisa menerapkan metode baru dalam belajar. "Mudah-mudahan para guru bisa mempunyai pengalaman baru lewat tim Yohanes Surya dan bisa menerapkan pengalamannya disini ke sekolahnya masing-masing", ujarnya.
selain itu, dalam peningkatan kapasitas guru juga dilakukan dengan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) yang dikhususkan bagi mata pelajaran yang dirasakan cukup sulit. "Semoga ketika kembali pola mengajar para guru lebih 'oke' lagi", harap Pietson. (Fr)
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Halut, Drs. Petson Kutani kepada media ini mengatakan mutu pendidikan itu perlu ditingkatkan selain peningkatan fisik jika ingin memperoleh pendidikan yang berkualitas. "Jangan hanya infrastruktur saja yang dilihat tetapi mutu pendidikan itu", kata Pietson.
Dana P2DTK yang diberikan pemerintah pusat (pempus) baik secara baik penunjang fisik maupun non-fisik (peningkatan kapasitas guru). lewat dana P2DTK ini, katanya, perlu dilakukan dengan tujuan peningkatan kapasitas baik guru SD dan SMP yang berijazah DII dan DIII yang dilakukan oleh tim Yohanes Surya.
Selama ini menurutnya mutu guru belum terlalu baik sehingga dengan adanya program ini mudah-mudahan dapat memberikan dampak mutu dari pendidikan itu lebih baik lagi. "Mudah-mudahan mutu pendidikan kedepan bisa lebih baik lagi", harapnya.
peningkatan kapasitas guru ini sendiri dilakukan untuk guru SD dan SMP yang nantinya ketika kembali ke sekolah masing-masing bisa menerapkan metode baru dalam belajar. "Mudah-mudahan para guru bisa mempunyai pengalaman baru lewat tim Yohanes Surya dan bisa menerapkan pengalamannya disini ke sekolahnya masing-masing", ujarnya.
selain itu, dalam peningkatan kapasitas guru juga dilakukan dengan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) yang dikhususkan bagi mata pelajaran yang dirasakan cukup sulit. "Semoga ketika kembali pola mengajar para guru lebih 'oke' lagi", harap Pietson. (Fr)
Sebuah Kapal Hanyut Diperairan Morotai
Morotai – Masyarakat Desa Leo-Leo Rao Kecamatan Wayabula Kabupaten Morotai dikagetkan dengan tenggelamnya sebuah kapal yang diduga milik nelayan Philipina diperairan Morotai.
Salah satu warga Desa Leo-Leo Rao, Den, kepada Amunisi mengakui menemukan kapal yang hanyut bersama beberapa warga lainnya saat hendak memancing ikan. Namun ketika diamati secara dekat ternyata awak kapal tidak ada sementara barang-barang lainnya tenggelam bahkan sudah hanyut. “Tong dapa lia kapal dia petiang timbul tetapi kapal dalam keadaan tenggelam”, kata Den.
Penemuan kapal tersebut mengundang perhatian dari beberapa warga lainnya dan kepala desa setempat yang kemudian ingin menarik tetapi karena kapal dalam keadaan tenggelam sehingga tidak bisa diamankan. “Kapal tersebut tidak bisa ditarik keluar dari air karena kapal tersebut cukup besar. Dan Tong ada menyelam tetapi tidak menemukan apa-apa”, terangnya.
Dari pengalamannya Den memperkirakan kapal tersebut milik nelayan Philipin yang diduga dihantam badai kemudian hanyut ke perairan Indonesia khususnya perairan kabupaten Pulau Morotai. “Menurut perkiraan kapal itu mungkin milik nelayan asing”, ujar dia.
Akibat beban kapal tersebut terlalu berat sehingga kapal tersebut dibiarkan mengapung dan menurut keterangannya kapal tersebut hanyut entah kemana dan diperkirakan menuju laut lepas.***
Salah satu warga Desa Leo-Leo Rao, Den, kepada Amunisi mengakui menemukan kapal yang hanyut bersama beberapa warga lainnya saat hendak memancing ikan. Namun ketika diamati secara dekat ternyata awak kapal tidak ada sementara barang-barang lainnya tenggelam bahkan sudah hanyut. “Tong dapa lia kapal dia petiang timbul tetapi kapal dalam keadaan tenggelam”, kata Den.
Penemuan kapal tersebut mengundang perhatian dari beberapa warga lainnya dan kepala desa setempat yang kemudian ingin menarik tetapi karena kapal dalam keadaan tenggelam sehingga tidak bisa diamankan. “Kapal tersebut tidak bisa ditarik keluar dari air karena kapal tersebut cukup besar. Dan Tong ada menyelam tetapi tidak menemukan apa-apa”, terangnya.
Dari pengalamannya Den memperkirakan kapal tersebut milik nelayan Philipin yang diduga dihantam badai kemudian hanyut ke perairan Indonesia khususnya perairan kabupaten Pulau Morotai. “Menurut perkiraan kapal itu mungkin milik nelayan asing”, ujar dia.
Akibat beban kapal tersebut terlalu berat sehingga kapal tersebut dibiarkan mengapung dan menurut keterangannya kapal tersebut hanyut entah kemana dan diperkirakan menuju laut lepas.***
Permudah Pelayanan Barang dan Jasa Pemkab Halut Hadirkan LPSE
Tobelo, – Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diresmikan Bupati Halut Ir. Hein Namotemo, MSP (30/06) kini telah berfungsi.
Kehadiran LPSE di Propinsi Maluku Utara secara khusus di Kabupaten Halmahera Utara ini lebih menguntungkan karena setiap pengadaan barang dan jasa tidak diumumkan lagi di media massa tetapi dilakukan secara on line. “Itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa”, demikian dikatakan Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Himawan Adingoro dalam apresiasinya.
Keberadaan lembaga yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2008 ini telah dipersiapkan disetiap daerah-daerah yakni melakukan pengadaan barang dan jasa melalui sitem on line.
Dikatakan Himawan diseluruh Indonesia telah dibentuk 235 LPSE baik tingkat Propvinsi maupun kabupaten/kota. System on line ini akan diberlakukan disetiap daerah tahun 2012 mendatang. “Hadirnya LPSE ini telah menjawab pertanyaan dari berbagai kalangan tentang diragukan kesiapannya di Indonesia Timur”, tuturnya.
Kehadiran LPSE ini dinilai sangat efektif dan lebih transparan tanpa mengikuti pola lama yang lebih menguntungkan pemilik program dan rekanan. Terobosan ini juga tidak terintervensi dari berbagai pihak lain karena system yang dipakai melalui on line, yakni melalui internet/web yang lebih tertanggung jawab dan terakuntabilitas. “Program ini sesuai Perpres 54 tahun 2010 telah dilakukan perubahan. Dan perubahan yang dilakukan ini merupakan bagaimana membangun system tender yang lebih baik lagi dibidang pelayanan barang dan jasa”, demikian dikatakan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Agus Prabowo.
System yang dipakai ini sangat mudah, dimanan pihak rekanan tinggal meregistrasi terlebih dahulu untuk mengikuti proses selanjutnya. Sementara itu, jika dalam pihak rekanan tidak mengikuti aturan maka dalam proses selanjutnya pihak rekanan dinyatakan gugur. “Rekanan yang tidak mengikuti proses registrasinya dengan baik akan gugur. Sementara itu,, proses yang dilakukan melalui internet/web ini sangat menguntungkan bagi peserta tender karena yang dimunculkan di website hanyalah kode-kode tertentu”, katanya.
Sementara itu, Kabag Infokom dan Komunikasi setda Halut Danno Ch.G. Entje, SH,MH dalam laporannya mengatakan untuk lebih mengefisiensikan pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang perlu dilakukan guna memperbaiki proses pengelolaan daerah yang lebih efektif dan jauh dari korupsi dan nepotisme. “Sistem ini sangat menguntungkan dan lebih mendorong persaingan sehat dalam pengadaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa”, kata Danno.
12 Paket telah Masuk Sistem
LPSE yang menempati basement kantor Bupati Halut, mulai difungsikan. Sampai sekarang proses pengadaan barang dan jasa ini telah dilakukan namun masih saja ada yang belum mengikuti proses ini. Danno Entje ketika dimintai konfirmasi mengatakan sampai sekarang 12 paket yang telah dimasukan ke system. “Tahap awal, menurut Deputi LKPP system ini jangan digunakan full. Sementara ini, banyak pihak rekanan juga yang belum mengikuti program ini”, kata Danno.
“Ada rekanan yang belum siap untuk mengikuti ini. Tetapi kedepan akan dilakukan pelatihan bagi para rekanan agar kedepan sudah bisa mengikuti system ini. Sebab sesuai persyaratannya harus mengikuti sistem”, imbuhnya. (Roy/Fr)
Kehadiran LPSE di Propinsi Maluku Utara secara khusus di Kabupaten Halmahera Utara ini lebih menguntungkan karena setiap pengadaan barang dan jasa tidak diumumkan lagi di media massa tetapi dilakukan secara on line. “Itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa”, demikian dikatakan Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Himawan Adingoro dalam apresiasinya.
Keberadaan lembaga yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2008 ini telah dipersiapkan disetiap daerah-daerah yakni melakukan pengadaan barang dan jasa melalui sitem on line.
Dikatakan Himawan diseluruh Indonesia telah dibentuk 235 LPSE baik tingkat Propvinsi maupun kabupaten/kota. System on line ini akan diberlakukan disetiap daerah tahun 2012 mendatang. “Hadirnya LPSE ini telah menjawab pertanyaan dari berbagai kalangan tentang diragukan kesiapannya di Indonesia Timur”, tuturnya.
Kehadiran LPSE ini dinilai sangat efektif dan lebih transparan tanpa mengikuti pola lama yang lebih menguntungkan pemilik program dan rekanan. Terobosan ini juga tidak terintervensi dari berbagai pihak lain karena system yang dipakai melalui on line, yakni melalui internet/web yang lebih tertanggung jawab dan terakuntabilitas. “Program ini sesuai Perpres 54 tahun 2010 telah dilakukan perubahan. Dan perubahan yang dilakukan ini merupakan bagaimana membangun system tender yang lebih baik lagi dibidang pelayanan barang dan jasa”, demikian dikatakan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Agus Prabowo.
System yang dipakai ini sangat mudah, dimanan pihak rekanan tinggal meregistrasi terlebih dahulu untuk mengikuti proses selanjutnya. Sementara itu, jika dalam pihak rekanan tidak mengikuti aturan maka dalam proses selanjutnya pihak rekanan dinyatakan gugur. “Rekanan yang tidak mengikuti proses registrasinya dengan baik akan gugur. Sementara itu,, proses yang dilakukan melalui internet/web ini sangat menguntungkan bagi peserta tender karena yang dimunculkan di website hanyalah kode-kode tertentu”, katanya.
Sementara itu, Kabag Infokom dan Komunikasi setda Halut Danno Ch.G. Entje, SH,MH dalam laporannya mengatakan untuk lebih mengefisiensikan pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang perlu dilakukan guna memperbaiki proses pengelolaan daerah yang lebih efektif dan jauh dari korupsi dan nepotisme. “Sistem ini sangat menguntungkan dan lebih mendorong persaingan sehat dalam pengadaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa”, kata Danno.
12 Paket telah Masuk Sistem
LPSE yang menempati basement kantor Bupati Halut, mulai difungsikan. Sampai sekarang proses pengadaan barang dan jasa ini telah dilakukan namun masih saja ada yang belum mengikuti proses ini. Danno Entje ketika dimintai konfirmasi mengatakan sampai sekarang 12 paket yang telah dimasukan ke system. “Tahap awal, menurut Deputi LKPP system ini jangan digunakan full. Sementara ini, banyak pihak rekanan juga yang belum mengikuti program ini”, kata Danno.
“Ada rekanan yang belum siap untuk mengikuti ini. Tetapi kedepan akan dilakukan pelatihan bagi para rekanan agar kedepan sudah bisa mengikuti system ini. Sebab sesuai persyaratannya harus mengikuti sistem”, imbuhnya. (Roy/Fr)
Masyarakat Keluhkan Pelayanan Saat Melakukan Pembayaran Listrik
Tobelo – Untuk lebih mempermudah proses pembayaran rekening listrtik kini PT PLN Tobelo Kabupaten Halut lebih mengoptimalkan yang dilakukan secara on line. Pos yang di tempatkan PLN Tobelo berada dibeberapa titik, yakni di kantor Pos Tobelo, Bank BRI, Tobelo dan Tobelo Selatan.
Pantauan media ini, pelayanan yang eksis telah dilakukan di semua titik. Namun masih saja ada keluhan masyarakat terkait pelayanan yang dinilai tidak optimal yakni di kantor Pos Tobelo. Sementara dibeberapa titik lainnya seperti di Bank BRI dan beberapa titik lainnya berjalan normal tanpa ada keluhaan. “Kitorang ada bayar rekening listrik di kantor Pos Tobelo paling terlambat sekali. Karena yang urus pembayaran listrik bekerja merangkap baik mengurus surat-surat dan pembayaran listrik”, demikian dikatakan salah satu pelanggan, J. Biso, ketika melakukan pembayaran.
Sementara itu, hal senada juga disampaikan salah satu pelanggan, Yandris, soal pelayanan yang dinilainya lebih baik di tempat semula. “Dikantor Pos paling lama saat torang mo bayar”, tuturnya kesal.
“Bagaimana pelayanannya tidak lama jika pekerja yang melayani pelanggang untuk membayar rekening listrik bekerja merangkap. Tentunya akan sangat lama proses pembayarannya. Jika memang pihak PLN betul-betul ingin mempermudah pembayaran listrik ini maka diperlukan tenaga yang benar-benar melayani para pelanggan listrik tanpa melakukan pekerjaan lainnya”, imbuhnya.
Ketika dikonfirmasi ke pihak PLN Derry Maitimu membenarkan bahwa pembayaran yang dilakukan secara on line ini sangat mudah dan lebih efektif yang ditempati dibeberapa titik yakni untuk lebih mempermudah bagi pelanggan saat melakukan pembayaran. “Pembayaran secara on line ini lebih mudah”, ucap Derry.
Derry menambahkan setiap titik yang telah disiapkan oleh pihak PLN tersebut telah dibebankan kepada pihak (pekerja) yang diberikan persenan. “Jika pelayanan ditempat lain tidak memuaskan, para pelanggan tentunya tidak perlu risau dan mencari tempat yang pelayanannya lebih baik”, tutupnya. (Roy/Fr)
Pantauan media ini, pelayanan yang eksis telah dilakukan di semua titik. Namun masih saja ada keluhan masyarakat terkait pelayanan yang dinilai tidak optimal yakni di kantor Pos Tobelo. Sementara dibeberapa titik lainnya seperti di Bank BRI dan beberapa titik lainnya berjalan normal tanpa ada keluhaan. “Kitorang ada bayar rekening listrik di kantor Pos Tobelo paling terlambat sekali. Karena yang urus pembayaran listrik bekerja merangkap baik mengurus surat-surat dan pembayaran listrik”, demikian dikatakan salah satu pelanggan, J. Biso, ketika melakukan pembayaran.
Sementara itu, hal senada juga disampaikan salah satu pelanggan, Yandris, soal pelayanan yang dinilainya lebih baik di tempat semula. “Dikantor Pos paling lama saat torang mo bayar”, tuturnya kesal.
“Bagaimana pelayanannya tidak lama jika pekerja yang melayani pelanggang untuk membayar rekening listrik bekerja merangkap. Tentunya akan sangat lama proses pembayarannya. Jika memang pihak PLN betul-betul ingin mempermudah pembayaran listrik ini maka diperlukan tenaga yang benar-benar melayani para pelanggan listrik tanpa melakukan pekerjaan lainnya”, imbuhnya.
Ketika dikonfirmasi ke pihak PLN Derry Maitimu membenarkan bahwa pembayaran yang dilakukan secara on line ini sangat mudah dan lebih efektif yang ditempati dibeberapa titik yakni untuk lebih mempermudah bagi pelanggan saat melakukan pembayaran. “Pembayaran secara on line ini lebih mudah”, ucap Derry.
Derry menambahkan setiap titik yang telah disiapkan oleh pihak PLN tersebut telah dibebankan kepada pihak (pekerja) yang diberikan persenan. “Jika pelayanan ditempat lain tidak memuaskan, para pelanggan tentunya tidak perlu risau dan mencari tempat yang pelayanannya lebih baik”, tutupnya. (Roy/Fr)
Pemprov Malut Dinilai Tidak Mengindahkan SK Mendagri
Tobelo - Putusan Mendagri terkait penegasan tapal batas antara Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar) ternyata belum juga dilaksanakan oleh pemerintah propinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) yang diketuai Wakil Gubernur, padahal sesuai Surat Keputusan Mendagri Tahun 2010 menyatakan 6 desa yakni desa Pasir Putih, Bobaneigo, Tetewang, Akelamo, Akesaitu dan Dum-Dum merupakan milik wilayah Halmahera Utara.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Halut Drs. Nyoter Koenoe kepada Amunisi (13/07) mengatakan Pemprov Malut tidak tegas untuk menindaki putusan Mendagri. Dan seakan-akan Pemprov tidak menghargai SK Mendagri.
Sebenarnya lanjut Nyoter pemprov hanya tinggal melakukan pencanangan tapal batas karena sesuai SK Mendagri statusnya telah jelas tetapi kenapa masih terus dipersoalkan ’’Sebenarnya mudah saja, kan pemprov tinggal turun dan melaksanakan pencanangan tapal batas. Kan sudah jelas kalau 6 desa tersebut merupakan wilayah Halut,’’ tutur nyoter
Tidak ada ketegasan pemprov membuat Ketua KNPI Kecamatan Kao Teluk, Muchlis Ternate angkat bicara. Menurutnya, ada unsure ketidakeksistensinya pihak pemprov Malut terkait penegasan tapal batas sehingga membuat aktivitas di 6 desa lumpuh total.
Lanjut dia masyarakat yang berada di 6 desa tersebut sudah merasa kesal dengan tidak dilakukannya pencanangan tapal batas . ’’Masyarakat so pastiu seakan-akan ada unsur pembodohan oleh pemprov Malut kepada masyarakat di 6 desa’’, tutupnya kesal.(Roy/Fr)
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Halut Drs. Nyoter Koenoe kepada Amunisi (13/07) mengatakan Pemprov Malut tidak tegas untuk menindaki putusan Mendagri. Dan seakan-akan Pemprov tidak menghargai SK Mendagri.
Sebenarnya lanjut Nyoter pemprov hanya tinggal melakukan pencanangan tapal batas karena sesuai SK Mendagri statusnya telah jelas tetapi kenapa masih terus dipersoalkan ’’Sebenarnya mudah saja, kan pemprov tinggal turun dan melaksanakan pencanangan tapal batas. Kan sudah jelas kalau 6 desa tersebut merupakan wilayah Halut,’’ tutur nyoter
Tidak ada ketegasan pemprov membuat Ketua KNPI Kecamatan Kao Teluk, Muchlis Ternate angkat bicara. Menurutnya, ada unsure ketidakeksistensinya pihak pemprov Malut terkait penegasan tapal batas sehingga membuat aktivitas di 6 desa lumpuh total.
Lanjut dia masyarakat yang berada di 6 desa tersebut sudah merasa kesal dengan tidak dilakukannya pencanangan tapal batas . ’’Masyarakat so pastiu seakan-akan ada unsur pembodohan oleh pemprov Malut kepada masyarakat di 6 desa’’, tutupnya kesal.(Roy/Fr)
Pertamina Tobelo Bakal Hilangkan Pangkalan ‘Nakal’
Tobelo – Dengan dialihkan pengaturan serta pendistribusian minyak tanah (mitan) dari Pemerintah Kabupaten (pemkab) Halmahera Utara (halut) dalam hal ini Bagian Perekonomian dan Kesra Setda Halut ke PT. Pertamina Tobelo, maka PT. Pertamina sendiri mulai melakukan penyesuaian dengan data yang diberikan dari Pemkab. “Kita akan menyasuaikan dulu dengan data yang diberikan pemkab. Sementara untuk pangkalan yang telah ada hanya kita atur kembali”, demikian dikatakan Kadepot PT. Pertamina Tobelo, E.S. Luntungan.
Dari data yang telah ada, terang dia, hanya dilakukan penyesuaian dengan pangkalan yang telah ada. Selain itu, belum dilakukan penambahan pangkalan. “Kita baru menyesuaikan tetapi bukan melakukan penambahan pangkalan”, tegasnya.
Sementara itu, mengenai keluhan dari masyarakat terkait tidak diperolehnya mitan dari pangkalan yang telah ada dimasing-masing desa tidak perlu takut untuk melakukan keluhan kepada PT. Pertamina lewat pemerintah desa (pemdes). “Jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan mitan bersubsidi ini lapor aja ke pemerintah desa. Dan kemudian dari pemdes dilakukan penyuratan ke PT. Pertamina kemudian nantinya dilakukan pemanggilan serta pembinaan kepada pangkalan tersebut”, terangnya.
Luntungan menegaskan jika surat panggilan telah diberikan kepada pangkalan yang melakukan pelanggaran terkait penjualan mintan tidak terarah maka akan dilakukan pemanggilan. Tetapi jika panggilan dari PT. Pertamina tidak dihairaukan maka akan dicabut ijin berjualan mitan bersubsidi tersebut. “Jika pangkalan-pangkalan yang melakukan penjualan mitan tidak terarah maka akan diberikan teguran serta pembinaan. Tetapi jika tidak diindahkan maka ‘dihilangkan’ saja”, tegasnya.***
Dari data yang telah ada, terang dia, hanya dilakukan penyesuaian dengan pangkalan yang telah ada. Selain itu, belum dilakukan penambahan pangkalan. “Kita baru menyesuaikan tetapi bukan melakukan penambahan pangkalan”, tegasnya.
Sementara itu, mengenai keluhan dari masyarakat terkait tidak diperolehnya mitan dari pangkalan yang telah ada dimasing-masing desa tidak perlu takut untuk melakukan keluhan kepada PT. Pertamina lewat pemerintah desa (pemdes). “Jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan mitan bersubsidi ini lapor aja ke pemerintah desa. Dan kemudian dari pemdes dilakukan penyuratan ke PT. Pertamina kemudian nantinya dilakukan pemanggilan serta pembinaan kepada pangkalan tersebut”, terangnya.
Luntungan menegaskan jika surat panggilan telah diberikan kepada pangkalan yang melakukan pelanggaran terkait penjualan mintan tidak terarah maka akan dilakukan pemanggilan. Tetapi jika panggilan dari PT. Pertamina tidak dihairaukan maka akan dicabut ijin berjualan mitan bersubsidi tersebut. “Jika pangkalan-pangkalan yang melakukan penjualan mitan tidak terarah maka akan diberikan teguran serta pembinaan. Tetapi jika tidak diindahkan maka ‘dihilangkan’ saja”, tegasnya.***
Hadirkan Dokter Ahli Obati Katarak dan Tumor
Tobelo – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) rencanya akan melakukan operasi bagi masyarakat penderita katarak. Dinkes sendiri telah memberikan surat pemberitahuan bagi setiap kecamatan dan kemudian diberitahukan kepada seluruh masyarakat di Desa/Kelurahan. “Kita akan hadirkan Dokter Ahli Mata untuk mengobati katarak ini”, kata Kepala Dinas Kesehatan Halut dr. Devy Bitjoli kepada Amunisi.
Pengobatan bagi penderit katarak ini akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yang nantinya dilaksanakan dimasing-masing wilayah di Halut. “Kita telah menyiapkan beberapa pos untuk pengobatan katarak ini diantaranya di Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat dan Rumah sakit Bergerak (RSB) Kecamatan Kao”, imbuhnya.
Selain pengobatan katarak ini juga dilakukan pengobatan bagi masyarakat penderita ‘tumor’. Pengobatan tumor ini lanjut Devy merupakan lanjutan pengobatan gratis dari US Merch tahun 2010 kemarin yang nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pengobatan ini. “Sementara ini kita baru melakukan pengobatan tumor dimulai dari kecamatan Loloda”, terang Devy.
Denga menghadirkan Dokter Ahli ini Devy berharap penyakit masyarakat dapat terobati serta masyarakat bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan keadaan yang sehat-sehat.
Penggunaan dana untuk pengobatan ini sebagain dipakai lewat APBD. “Semoga dengan dilakukan pengobatan ini masyarakat sudah bias melihat kembali dan bias melakukan aktivitas terutama sebelum memasuki puasa nantinya masyarakat sudah bias melihat”, tutup Devy.***
Pengobatan bagi penderit katarak ini akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yang nantinya dilaksanakan dimasing-masing wilayah di Halut. “Kita telah menyiapkan beberapa pos untuk pengobatan katarak ini diantaranya di Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat dan Rumah sakit Bergerak (RSB) Kecamatan Kao”, imbuhnya.
Selain pengobatan katarak ini juga dilakukan pengobatan bagi masyarakat penderita ‘tumor’. Pengobatan tumor ini lanjut Devy merupakan lanjutan pengobatan gratis dari US Merch tahun 2010 kemarin yang nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pengobatan ini. “Sementara ini kita baru melakukan pengobatan tumor dimulai dari kecamatan Loloda”, terang Devy.
Denga menghadirkan Dokter Ahli ini Devy berharap penyakit masyarakat dapat terobati serta masyarakat bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan keadaan yang sehat-sehat.
Penggunaan dana untuk pengobatan ini sebagain dipakai lewat APBD. “Semoga dengan dilakukan pengobatan ini masyarakat sudah bias melihat kembali dan bias melakukan aktivitas terutama sebelum memasuki puasa nantinya masyarakat sudah bias melihat”, tutup Devy.***
SOAL DANA CSR
Tobelo – Bantuan dana Corporate Social Responcibility (CSR) yang dijanjikan sesuai kesepakatan dengan masyarakat yang berada di lingkar tambang PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) yakni Kao dan Malifut Kabupaten Halmahera Utara (Halut) belum juga dicairkan. Itu membuat sejumlah tokoh masyarakat lima kecamatan mulai gerah. Serta nantinya bakal dilakukan aksi terkait lambatnya pemberian dana ini khususnya dana kuliah bagi mahasiswa dilingkar tambang.
Belum direalisasikan dana CSR ini membuat sejumlah mahasiswa gelisah akan perkuliahan mereka dikarenakan harus membayar uang kuliah yang sampai sekarang masih ditunda-tunda.
Kepada Amunisi salah satu tokoh masyarakat Josias Me mengatakan kami sudah merasa kecewa akan janji yang dikeluarkan oleh PT NHM yang sampai sekarang belum ada realisasi sama sekali. Itu pun telah memancing kami masyarakat lingkar tambang untuk melakukan aksi lbesar-besaran guna menuntut hak masyrakat. “Kami akan melakukan aksi besar-besaran”, tutur Josias.
Lambatnya realisasi dari PT NHM ini kata Josias telah membuat sejumlah mahasiswa resah karena permintaan dari universtas untuk segera menyelesaikan biaya kuliah. Nantinya, lanjut dia, setelah mahasiswa dibeberapa universitas selesai mengikuti ujian baru dilakukan aksi ini. “Kami sementara menunggu para mahasiswa selesai mengikuti ujian baru dilakukan aksi besar-besaran ini. Kami juga kecewa dengan janji-janji yang diberikan PT NHM yang dinilai lambat”, tukas mantan anggota DPRD Dapil I ini.***
Belum direalisasikan dana CSR ini membuat sejumlah mahasiswa gelisah akan perkuliahan mereka dikarenakan harus membayar uang kuliah yang sampai sekarang masih ditunda-tunda.
Kepada Amunisi salah satu tokoh masyarakat Josias Me mengatakan kami sudah merasa kecewa akan janji yang dikeluarkan oleh PT NHM yang sampai sekarang belum ada realisasi sama sekali. Itu pun telah memancing kami masyarakat lingkar tambang untuk melakukan aksi lbesar-besaran guna menuntut hak masyrakat. “Kami akan melakukan aksi besar-besaran”, tutur Josias.
Lambatnya realisasi dari PT NHM ini kata Josias telah membuat sejumlah mahasiswa resah karena permintaan dari universtas untuk segera menyelesaikan biaya kuliah. Nantinya, lanjut dia, setelah mahasiswa dibeberapa universitas selesai mengikuti ujian baru dilakukan aksi ini. “Kami sementara menunggu para mahasiswa selesai mengikuti ujian baru dilakukan aksi besar-besaran ini. Kami juga kecewa dengan janji-janji yang diberikan PT NHM yang dinilai lambat”, tukas mantan anggota DPRD Dapil I ini.***
Langganan:
Postingan (Atom)